BerdasarkanPP Nomor 16/2019 tentang perubahan kedua belas atas PP Nomor 28/2001 tentang perubahan gaji Berdasarkan PP Nomor 16/2019 tentang perubahan kedua belas atas PP Nomor 28/2001 tentang perubahan gaji Minggu, 31 Juli 2022; Cari. Network. Tribunnews.com; TribunnewsWiki.com; TribunStyle.com; Jakarta- Humas: Berdasarkan surat Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor; 69/Bua.2/Peng.KPO. tanggal 22 Maret 2022 tentang Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat Periode April Tahun 2022 yang di Proses Melalui Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) Yang ditujukan kepada Yth: 1. TujuanSurat Ketua Pengadilan Agama Se-Sumatera Barat Nomor Surat W3-A/222/KP.04.1/I/2019 Tanggal Surat 17 Januari. Like Us on Facebook. Follow Us on 27 April 2022 SK Pedoman PTSP Badan Peradilan Agama 2018 (didownload 616 kali) PEDOMAN PELAYANAN MEJA INFORMASI DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA (didownload 776 kali) DAFTAR EMAIL PTA PADANG cash. 0370 7507500 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ProfilStruktur OrganisasiProfil Kepala Badan Kepegawaian DaerahLHKPN PimpinanPelayananJadwal Pelayanan Informasi PublikPersyaratan Pengajuan Usul Mutasi Pegawai antar Kab/KotaDAFTAR SK MUTASI ANTAR KAB/KOTA DALAM PROVINSI NUSA TENGGARA BARATPersyaratan Tugas Belajar dan Ijin BelajarAlur Pengusulan Formasi ASNPersyaratan Usul Karpeg,Karis dan KarsuBUKU PERBAIKAN DAN PERMASALAHAN DATA KEPEGAWAIANInformasi PublikPengumumanStatistik PegawaiInformasi PublikSekretariatMutasi PegawaiPengembangan dan Evaluasi PegawaiInformasi KepegawaianKorpriUPPKPeraturan ASNPeraturan GubernurPeraturan Kepala BKNPeraturan MenpanStandar Operasional ProsedurBeritaLiputan KhususEnglishArtikelDokumenRencana StrategisRencana KerjaPerjanjian KerjaLaporan LKJIPLaporan Keuangan dan FisikBuku Saku KepegawaianPengaduanHubungi KamiPPIDDokumen PPIDVisi Misi PPIDProfile PPIDTugas, Fungsi dan Wewenang PPIDStruktur Organisasi PPID BKDForm Permohonan Informasi PPIDLaporan Keuangan BKDMAKLUMAT PELAYANANVideo Tatanan BaruAlur Permohonan Informasi PublikFormulir Keberatan Atas Informasi Statistik Realisasi KeuanganDaftar Register Permohonan InformasiLHKPN PimpinanSOP Layanan Informasi PublikTata Cara PengaduanLaporan Pengadaan Barang Jasa PemerintahKonsultasi Psikologi ASN Berita BKD Nusa Tenggara Barat Beranda Informasi Publik Berita Usul Kenaikan Pangkat PNS Periode 1 April 2021 Cari BeritaBerita TerbaruTopik PopulerTentang BKD Nusa Tenggara Barat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai tugas membantu Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang manajemen kepegawaian. Tag PopulerIkuti Media Sosial BKD Nusa Tenggara Barat Uploaded bySam Borneo 0% found this document useful 0 votes24 views3 pagesDescriptionpangkatCopyright© © All Rights ReservedShare this documentDid you find this document useful?Is this content inappropriate?Report this Document0% found this document useful 0 votes24 views3 pagesNaik Pangkat 2019Uploaded bySam Borneo DescriptionpangkatFull descriptionJump to Page You are on page 1of 3Search inside document Reward Your CuriosityEverything you want to Anywhere. Any Commitment. Cancel anytime. Jakarta-Humas Dalam rangka Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Golongan IV/a Keatas Pegawai non teknis yang menduduki jabatan struktural dengan system manual Non KPO Periode 1 April 2019, bersama ini kami sampaikan nama-nama pegawai tersebut yang akan diusulkan naik pangkat periode April 2019 untuk divalidasi melalui sistem Non KPO pada SIKEP. Berkenan hal tersebut diharapkan Setiap operator SIKEP di PengadiLan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding dan Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI segera melakukan verifikasi nama-nama pegawai yang berhak naik pangkat periode Oktober 2018 pada menu NON KPO SIKEP dan segera melengkapi data beserta e-doc pegawai tersebut pada SIKEP paling lamabat tanggal 20 Januari 2019. Setiap operator SIKEP di Pengadilan Tingkat Banding harus memverifikasi dan memvalidasi daftar nama-nama pegawai yang akan naik pangkat diwilayahnya paling lambat tanggal 20 Januari 2019. Melengkapi data dan elektronik dokumen e-doc dalam Aplikasi SIKEP antara lain; SK Pangkat terakhir; SK Jabatan terakhir; SPMT, SPMJ dan SPP Jabatan terakhir; SKP Tahun 2017 dan 2018 Ijazah terakhir beserta transkip nilai dan Surat Izin Belajar; Sertifikat Tantda Lulus Ujian Dinas Tk. II; Sertifikat Diklat Pim. III. E-doc yang diupload harus jelas, lengkap, dan tidak terpotong. Bagi pegawai yang pendidikan terakhirnya tidak sesuai antara SIKEP dengan SAPK BKN, agar mengirimkan berkas kelengkapan berupa Surat Izin Belajar, Legalisir Ijazah Terakhir beserta transkip nilai minimal legalisir Dekan/Direktur/yang sederajat ke Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI paling lambat tanggal 26 Januari 2019 Cap Pos. Apabila data elektronik dokumen e-doc dalam aplikasi SIKEP tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada point 3 di atas, maka usul kenaikan pangkat pegawai yang bersangkutan tidak akan diproses. HUMAS Dokumen daftar_nominatif_usul_kenaikan_pangk

daftar nama kenaikan pangkat periode april 2019